Sebuah Usulan untuk Sosialisme Demokratik di Abad ke-21
Oleh: Zeki Bahyan (Politisi Kurdi dan penulis berbagai karya tentang sosialisme demokratik)
“Untuk mengetahui apa yang akan kita lakukan, kita harus terlebih dahulu mengetahui siapa diri kita.” — Peter Weiss
Penggunaan istilah “sosialisme” memiliki sejarah yang relatif singkat, tetapi makna konseptualnya adalah societality atau komunalisme. Oleh karena itu, sosialisme dapat dipandang sebagai nama bersama bagi semua perjuangan dan struktur masyarakat yang dibangun atas nama masyarakat dan untuk masyarakat. Dalam pengertian ini, sejarah perjuangan sosialisme adalah sejarah semua perjuangan yang muncul melawan budaya dominasi. Baik yang bersifat ekonomi, gender, maupun budaya: semua perjuangan yang menentang segala bentuk eksploitasi dan penindasan adalah perjuangan sosialisme. Maka, akan menjadi penafsiran yang tidak lengkap jika kita membatasi gagasan sosialisme hanya pada 200–300 tahun terakhir di zaman modern, atau bahkan hanya sejak munculnya Marxisme.
Tentu saja, teori dan perjuangan sosialisme dalam 200–300 tahun terakhir- dari sosialis utopia hingga Marxisme, memiliki tempat dan peran strategis dalam pemikiran sosialisme. Namun, kita tidak boleh mengabaikan pengalaman-pengalaman lain, seperti yang dilakukan oleh kaum Qarmatiyah, yang mendirikan sistem komunal antara abad ke-9 dan ke-10. Kaum Qarmatiyah berhasil menciptakan struktur yang bertahan lebih lama daripada Uni Soviet. Contoh ini kami kemukakan karena sosialisme -termasuk Marxisme- tidak bisa dan tidak boleh dibatasi pada satu era tertentu. Kaum Qarmatiyah mewakili pola pikir dan organisasi komunal yang menentang politik dominan Islam pada zamannya.
Ini tidak boleh dimaknai sebagai meremehkan Marxisme. Marx adalah salah satu pemikir sosialisme paling brilian dalam sejarah umat manusia. Kita terus belajar dari Marxisme dan masih mengambil pelajaran darinya. Yang ingin kami tekankan adalah: Meskipun Marxisme mengandung persfektif yang sangat cemerlang dan masih menerangi kita hingga kini, ia tetap merupakan penafsiran terhadap suatu era tertentu- yaitu analisis konkret terhadap kondisi abad ke-19. Setelah 200 tahun, kondisi telah berubah, sehingga analisisnya pun harus berubah. Perubahan analisis ini membawa kebutuhan perubahan yang beragam: mulai dari ideologi, struktur organisasi, hingga strategi perjuangan.
Marx sendiri terus merevisi dan mengkaji ulang pemikirannya dari tahun 1848 ketika menulis Manifesto Komunis hingga akhir hayatnya. Sejak runtuhnya sistem Soviet, sosialisme sebagian besar mundur ke ranah perdebatan intelektual. Ia dipindahkan dari medan pengorganisasian masyarakat ke ruang kuliah universitas dan ruangk konferensi. Perdebatan-perdebatan itu membawa- dan masih membawa- bekas kesedihan yang dialami dunia sosialisme setelah runtuhnya Uni Soviet. Dengan kata lain, setelah kehilangan sosialisme, muncul kondisi kebingungan dan disorientasi. Yang seharusnya dilakukan adalah hal yang logis: mengambil pelajaran dari hasil analisis kritis-diri yang mendalam dan menghidupkan kembali perjuangan sosialisme. Namun, hanya sedikit orang yang benar-benar menjadikan ini sebagai tujuan hidupnya. Mereka yang muncul sering kali terjebak dalam batas-batas pribadi atau kelompok sempit. Dengan gerakan 1968, menjadi jelas bahwa paradigma modernis- baik dalam versi kanan maupun kirinya- telah runtuh. Inilah yang kami sebut sebagai kritik sistemik.
Tidak ada struktur kanan atau kiri yang dibentuk dalam cakrawala pemikiran modernis yang bisa dikeluarkan dari krisis ini. Bahkan, gerakan ’68 bukanlah gerakan sosialisme klasik. Ia lebih merupakan ungkapan bahwa baik liberalisme maupun pengalaman sosialisme nyata (real socialism) tidak pernah mewujudkan utopia yang mereka janjikan- dan yang lebih penting, mereka tidak akan mampu mewujudkannya. Menghadapi perkembangan ini, modernitas kapitalis, terutama melalui politik globalisasi, mulai mencari jalan keluar baru. Sementara itu, dunia sosialisme pada umumnya membaca gerakan 1968 sebagai pemberontakan semata terhadap dunia kapitalis Barat. Padahal, justru sistem Soviet yang berada di bawah tekanan lebih besar- dan karena itu lebih berisiko.
Pemeriksaan mendalam terhadap sistem Soviet pada periode 1970–1990 akan memperlihatkan hal ini dengan sangat jelas. Sosialisme dan Kritik — Kritik Diri Teori Marxis adalah teori kritik, dan sejak awal ia juga selalu mengalami kritik diri. Debat Marx-Proudhon sangat produktif dalam hal ini. Namun, ketika gerakan Marxis- sosialis berkuasa, terjadi pergeseran yang mencolok dalam budaya kritik. Salah satu alasan utama yang menyebabkan kehancuran sistem Soviet adalah pemutusannya dengan budaya kritik dan kritik diri. Setelah revolusi, arah kritik di Uni Soviet dibalik ke luar. Kritik terhadap sistem Soviet dianggap sebagai tindakan kontra-revolusioner. Sistem itu kehilangan kritik- sekaligus kehilangan kritik diri. Suara kritik dibungkam. Suatu strukur yang menutup diri dari kritik tidak akan bisa memperbarui diri; ia tidak mampu membersihkan diri dari cacat dan kelemahan-kelemahannya.
Pendekatan serupa masih banyak ditemui dalam gerakan sosialis saat ini. Gerakan revolusioner hidup dari kritik terhadap sistem yang berkuasa; mereka pada dasarnya adalah gerakan kritik. Pemahaman ini kemudian secara otomatis menganggap kritik terhadap gerakan sosialis sendiri sebagai hal yang kontra-revolusioner. Cara berpikir ini adalah warisan Partai Komunis Uni Soviet (CPSU) yang masih melekat kuat di gerakan sosialis di seluruh dunia. Begitu kaku — sampai-sampai bisa disebut dogma- sehingga gerakan yang mengklaim memimpin perjuangan sosialis selama lebih dari 100 tahun tidak pernah mau mempertanyakan dirinya sendiri, merasa tidak perlu pembaruan, meski tidak kunjung mencapai kemajuan, dan tetap berbicara besar di tengah segala kegagalan tersebut.
Realisme dalam politik revolusioner adalah sekaligus jebakan dan tahapan. Jika kamu hanya terpaku pada realisme, pada akhirnya kamu akan berlabuh di pelabuhan politik konservatif dan terjebak di sana. Namun, jika kamu membaca realitas sebagai analisis kondisi konkret, lalu menjadikannya sebagai pijakan untuk membangun jembatan yang kokoh menuju cita-cita revolusioner, maka kamu sedang menjalankan proses revolusioner yang berhasil. Dalam hal ini, realisme menjadi tahapan yang mendorong perjuangan revolusioner maju ke depan.
Realitasnya sederhana: entah disebut Marxis, Leninis, atau Maois- pengalaman sosialis abad ke-20 berakhir dengan kekecewaan yang mendalam. Gerakan sosialis di bawah kepemimpinan Soviet berhasil merebut kekuasaan di sepertiga dunia sesuai strategi revolusioner Marxis, tetapi kemudian semuanya runtuh. Mengapa? Kita tidak boleh terjebak dalam ilusi bahwa kehancuran ini hanya disebabkan oleh kesulitan-kesulitan di sepanjang jalan. Tentu saja setiap pengalaman punya kesalahan dan kelemahan spesifik yang harus diteliti. Namun, ketika hasil akhirnya sama di mana- mana, kita harus mempersoalkan fondasi-fondasi bersama: analisis sistem, strategi revolusi, kekuasaan, politik negara, dan sebagainya.
Dunia hari ini lebih gelap daripada dunia abad ke-20: bagi para pekerja, bagi budaya dan etnis yg tertindas, bagi perempuan, bagi alam, dan bagi seluruh makhluk hidup di dalamnya. Dalam 40–50 tahun terakhir, kebijakan globalisasi tidak hanya menyebabkan eksploitasi tenaga kerja yang kejam, tetapi juga eksploitasi seluruh planet- dan ini akan terus berlanjut. Sementara korporasi global semakin gemuk, kemiskinan dan penderitaan semakin bertambah setiap hari. Bersama globalisasi, spiral perang dan kekerasan terus berputar. Gelombang migrasi besar-besaran sudah muncul, memengaruhi puluhan juta orang.
Mari kita lihat Turki. Di Turki, tenaga kerja tidak pernah dieksploitasi sekejam sekarang. Hak-hak serikat buruh tidak pernah dibatasi sedemikian rupa. Pengangguran dan kemiskinan tidak pernah semeluas ini. Keyakinan, identitas, budaya, dan gaya hidup tidak pernah mengalami tekanan sekejam ini. Jurang antara masyarakat dan modal tidak pernah sedalam ini. Dalam situasi seperti ini, adakah gerakan yang atas nama sosialisme, turun ke tengah masyarakat, mengorganisir, dan mampu membangun basis sosial yang nyata? Bukankah gambaran ini sudah cukup berbicara banyak?
Singkatnya: Perjuangan sosialis dan pengalaman berkuasa di abad ke-20 telah runtuh; ekonomi politik sistem yang berkuasa telah berubah; eksploitasi terhadap tenaga kerja semakin hebat; kebijakan globalisasi telah menghancurkan masyarakat dalam berbagai aspek; krisis ekologi telah mencapai tingkat yang mengancam kehidupan itu sendiri.
Dalam kondisi seperti ini, menjadi kewajiban sejarah bagi dunia sosialis- termasuk Merxisme- untuk mengambil pelajaran dari sejarah perjuangan sosial melalui pembacaan yang kritis terhadap diri sendiri. Berdasarkan analisis konkret terhadap kondisi kekinian, kita harus menciptakan jalan baru melalui perpaduan antara teori dan praktik.
Pembubaran Peran Pelopor Sosialis dan Misi Öcalan
Saat sebagian orang berkabung atas runtuhnya sistem Soviet dan yang lain dilanda perasaan melankolis, Öcalan menyatakan sikapnya dengan kalimat: “Memperjuangkan sosialisme berarti memperjuangkan kemanusiaan.” Ini terjadi pada awal tahun 90-an. Pernyataan itu sekaligus menjadi deklarasi sebuah keputusan: sebuah jalan harus ditemukan. Pencarian ini merupakan salah satu dimensi paling strategis dari perjuangan revolusioner Öcalan selama beberapa dekade terakhir. Sebab krisis yang dihadapi sosialisme bukanlah masalah semata-mata Kurdish atau Timur Tengah, melainkan krisis global.
Dalam pencariannya menemukan jalan baru bagi sosialisme, Öcalan memiliki dua keunggulan selain kemampuan kepemimpinannya. Pertama, ia memulai perjuangan sebagai seorang sosialis. Di dalam gerakan sosialis Turki, ia sangat dipengaruhi oleh Mahir Çayan dan memiliki simpati yang mendalam terhadapnya. Setelah mendirikan PKK (Partai Pekerja Kurdistan), ia terus mengikuti perkembangan Uni Soviet dengan seksama; ia menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok seperti Partai Komunis Irak dan Partai Komunis Bulgaria. Sosialisme menjadi fondasi teorinya, sekaligus ia terlibat langsung dengan representasi politiknya. Hal ini membentuk kemampuan teoretis sekaligus praktis yang kuat.
Kedua, Öcalan telah menganalisis secara mendalam realitas Timur Tengah, khususnya dalam konteks Turki, Suriah, Irak dan Iran- struktur kekuasaan politik serta jaringan sosialnya. Kemampuan gerakan pembebasan Kurdish bertahan dan bahkan semakin kuat selama setengah abad di kawasan Timur Tengah- meski menghadapi perang, pengusiran, pembagian dan pengepungan- juga berpijak pada strategi perjuangan yang terkait dengan pengalaman ideologis dan politik Öcalan. Kekacauan itu kreatif, ia adalah ibu dari segala penciptaan. Krisis dan situasi kacau yang melanda sosialisme tidak hanya menuntut tanggungjawab untuk merenungkannya, tetapi juga menciptakan ruang bagi pemikiran yang bebas. Ini menjadi fondasi yang baik untuk belajar dari perjuangan-perjuangan sosialis yang telah dilakukan dengan pengorbanan besar. Karena tidak hanya kebenaran, tetapi juga kesalahan-kesalahan, semuanya memberikan pelajaran berharga. Sejarah bergerak dalam gelombang-gelombangnya dan mengalir sesuai alurnya, namun kadang ia menempatkan peran sentral pada individu-individu tertentu dalam perjalanannya.
Öcalan adalah seorang pemimpin yang memulai perjuangan penyelesaian persoalan Kurdish dari perspektif sosialis dan berhasil melangkah maju dengan cepat. Pada awal 1990-an, ia berhadapan dengan krisis sosialisme- sebuah krisis yang mencakup kelas-kelas sosial tertindas secara luas, baik di tingkat nasional, regional, maupun global. Ia termasuk segelintir orang yang mampu mengambil tanggung jawab tersebut- dan dalam arti tertentu, ia memang harus melakukannya. Karena ia seorang sosialis dan memimpin sebuah gerakan sosialis yang sedang bangkit serta mendapat dukungan masyarakat.
Ini adalah tanggung jawab yang diembankan sejarah kepada Öcalan. Dan ia menunjukkan kekuatan untuk menjalankannya. Konsep “Sosialisme Masyarakat” Istilah ini agak membingungkan. Sebab, sosialisme pada dasarnya sudah berarti sesuatu yang bersifat masyarakat (sosial). Lalu mengapa disebut “sosialisme masyarakat”? Karena selama ini sosialisme selalu diidentikkan dengan negara dan kekuasaan, dan dipahami demikian. Hal ini berakar dari strategi revolusioner Marxis yang berfokus pada perebutan kekuasaan negara dan mewujudkan sosialisme melalui proletarisasi. Dengan konsep ini, arah perjuangan sosialis bergeser: bukan lagi bertujuan merebut kekuasaan negara, melainkan membangun masyarakat itu sendiri. Dengan istilah “sosialisme masyarakat”, Öcalan tidak hanya ingin menghubungkan kembali sosialisme dengan inti filosofisnya, tetapi juga memberikan arah yang jelas bagi organisasi dan politik sosialisnya. Menurut visi ini, semua organisasi politik, ekonomi, dan budaya harus berpijak pada masyarakat sebagai fondasinya. Beberapa kalangan mengkritik gagasan ini karena dianggap tidak memiliki perspektif kekuasaan. Jika kekuasaan didefinisikan sebagai negara dan kekuatan politik terpusat, maka kritik tersebut benar. Namun, jika kekuasaan dipahami sebagai kekuatan dan kehendak masyarakat, maka kritik itu tidak tepat. Persfektif kekuasaan yang diajukan di sini adalah pemindahan kekuasaan dari negara dan pusat-pusat kekuasaan politik ke masyarakat, ke basis sosial. Bukan berarti tidak ada kekuasaan sama sekali, hanya karena semua orang memiliki kekuasaan- tetapi tidak ada pusat kekuasaan tunggal. Ini dapat digambarkan sebagai perspektif yang menggantikan kekuasaan politik terpusat dengan kekuasaan masyarakat.
Sosialisme masyrakat menolak pemusatan kekuasaan di negara atau struktur organisasi yang mirip negara- meski dilakukan atas nama sosialisme.
Kritik dan pembangunan sistem bukanlah hal yang sama. Selalu ada kritik terhadap Marxisme dan pengalaman-pengalaman sosialis: dari anarkisme soal pemusatan kekuasaan (negara) dan hierarki; dari feminisme tentang cara menangani eksploitasi berbasis gender; dari gerakan ekologi tentang eksploitasi alam dan pembenaran industrialisme; serta dari gerakan budaya terkait politik identitas. Ditambah lagi kritik multidimensi dari postmodernisme.
Semua kritik ini bisa bersifat sepihak karena berangkat dari sudut pandang masing- masing. Namun, setiap kritik menunjuk pada kekurangan atau penyimpangan tertentu. Pembangunan sistem sosialis yang diperbarui adalah hal yang berbeda. Sekalipun teori dan pengalaman Marxis-sosialis menjawab isu gender sesuai tuntuan feminisme, hal itu belum tentu menjawab semua kritik lainnya.
Mazhab Frankfurt dan filsafat postmodern telah merumuskan kritik multidimensi terhadap Marxisme dan praktik sosialisme. Keduanya pun masih memiliki benang merah yang kuat dengan Marxisme. Meski kritik mereka memperluas cakrawala, mereka tidak membahas pembangunan sistem sosialis yang diperbarui.
Rekonstruksi Sosialisme
Rekonstruksi sosialisme membutuhkan holisme yang sistemik- secara filosofis, ideologis, dan model organisasi. Tanpa holisme sistemik ini, dialektika antara bagian dan keseluruhan tidak akan berfungsi.
Rumusan Öcalan tentang “sosialisme masyarakat demokratis” mencerminkan holisme tersebut. Sebab, dalam rumusan ini, secara filosofis, perspektif demokrasi, ekologi, dan pembebasan perempuan; secara ideologis, sosialisme masyarakat demokratis; dan secara organisasional, konfederalisme- semuanya saling terhubung secara sistemik.
A. Konteks Filosofis: Perspektif Demokratik-Ekologis yang Membebaskan Gender
Perspektif ini didasarkan pada tiga aspek utama:
1. Analisis Sistem
Öcalan menganalisis sistem kapitalisme bukan sekedar sebagai produk beberapa abad terakhir, melainkan sebagai fase terakhir dan paling penuh krisis dari peradaban negara yang telah berlangsung selama 5.000 tahun. Dengan mempersoalkan peradaban negara (bukan hanya kapitalisme), terjadi pergeseran paradigma yang mendasar dalam analisis. Analisis yang hanya mempersoalkan kapitalisme akan terfokus semata pada kekuasaan kapitalis dan negara kapitalis. Sebaliknya, analisis yang mempersoalkan peradaban negara itu sendiri akan menyasar bentuk organisasi negara secara keseluruhan. Perbedaan ini sangat memengaruhi banyak hal: mulai dari analisis kekuasaan dalam teori revolusi, strategi perjuangan, hingga model organisasi masyarakat yang diinginkan. Menurut Öcalan, analisis yang tepat terhadap kapitalisme hanya mungkin dilakukan jika kapitalisme dipahami bersama dengan peradaban negara dan sebagai salah satu fase di dalamnya. Sebab, kode-kode ekonomi politik kapitalisme sudah terbentuk sejak awal mula peradaban negara. Beberapa kalangan sosialis menolak tesis Öcalan yang menggeser kontradiksi utama dari “kelas” (seperti dalam Marxisme) menjadi kontradiksi antara komune (masyarakat komunar) dan negara. Padahal, di balik analisis sejarah dan masyarakat berbasis komune-negara ini, ada pemahaman bahwa kapitalisme hanyalah satu fase dalam peradaban negara.
Jika peradaban negara adalah masalahnya, maka wajar sekali fokus pada negara dan hubungannya dengan komune- yaitu entitas yang dihancurkan negara dan yang terus melawannya. Dalam teori Marxisme sendiri, Engels juga menjelaskan bahwa negara lahir dengan menghancurkan kehidupan komunal masyarakat. Analisis berbasis kontradiksi komune-negara ini tidak meniadakan kontradiksi kelas. Komune justru mewakili penolakan terhadap segala bentuk eksploitasi: kelas, gender, maupun budaya. Negara, sebagai pusat kekuasaan sistem eksploitasi, tidak hanya dibangun di atas hubungan kelas. Negara memiliki watak patriakal, dan fondasinya adalah eksploitasi gender. Eksploitasi gender ini secara historis muncul lebih dulu daripada eksploitasi kelas. Komune adalah konsep yang lebih realistis dan lebih kaya untuk sosiologi sejarah, karena ia mampu menangkap dinamika kebudayaan kebebasan masyarakat secara lebih utuh daripada sekadar konsep kelas. Institusionalisasi eksploitasi di bidang demokrasi, ekologi, dan gender adalah hasil kerja peradaban negara. Oleh karena itu, pandangan sosialis yang holistik -yang memperjuangkan ketiganya secara bersamaan- dibentuk oleh analisis sistem ini.
2. Kritik terhadap Marxisme
Kita menyebutnya sosialisme masyarakat demokratis. Karakter sosialisme memang harus demokratis dan berbasis masyarakat. Penyebutan ini penting secara politik, karena Uni Soviet dan eksperimen sosialis lainnya gagal dalam ujian demokrasi. Masalahnya terletak pada strategi revolusioner Marxisme yang memprioritaskan perebutan kekuasaan negara dan pendirian diktator proletariat. Kekuasaan dikejar dulu, demokrasi baru dipikirkan kemudian. Setelah revolusi, seperti di Uni Soviet, penguatan negara malah menjadi prioritas. Akibatnya, kekurangan demokrasi menjadi masalah besar yang akhirnya merusak citra sosialisme.
Salah satu kelemahan terbesar teori Marxisme adalah dalam soal eksploitasi gender. Marx memang menyadari masalah ini, tapi karena analisisnya sangat berpusat pada kelas, ia beranggapan bahwa jika eksploitasi kelas diatasi, maka eksploitasi gender akan ikut hilang. Hal ini membuat isu gender menjadi sekunder dan teori menjadi tidak lengkap. Di bidang ekologi, Marxisme punya filsafat alam yang kuat. Namun, Marx dan Engels menyambut baik perkembangan industri sebagai “kemajuan”, sehingga kalangan sosialis cenderung memandang industrialisme secara digital. Ini membuka jalan bagi eksploitasi alam oleh kapitalisme dan membuat teori Marxisme kurang lengkap secara ekologis. Banyak yang masih berpikir bahwa bukan industrialisme itu sendiri yang bermasalah, melainkan hanya siapa yang menggunakannya. Padahal, industrialisme jauh lebih bermasalah daripada yang digambarkan. Singkatnya: Demokrasi, ekologi, dan pembebasan gender adalah tiga kekurangan terbesar dalam teori Marxisme. Sosialisme yang membebaskan haruslah demokratis, ekologis, dan membebaskan gender. Dengan demikian, perspektif ini melengkapi dan menyempurnakan pendekatan Marxis-sosialis.
3. Dunia Saat Ini
Di dunia saat ini, demokrasi, ekologi, dan seksisme masyarakat adalah masalah sosial yang paling mendesak. Karena peradaban negara dibangun di atas eksploitasi ketiga bidang ini, dan kapitalisme adalah puncaknya, maka hal ini bukan kebetulan. Dalam ilmu politik arus utama, demokrasi adalah topik yang paling banyak dibahas. Namun hampir semua analisis menganggap demokrasi sebagai bagian dari peradaban negara. Padahal, dalam sistem peradaban negara, demokrasi yang sesungguhnya (berbasis kelas, budaya, politik, maupun gender) mustahil diwujudkan. Negara dibangun dengan meniadakan demokrasi. Istilah “negara demokratis” hanyalah omong kosong. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat atas dirinya sendiri. Di mana ada pemerintahan sendiri (self-governance), di situ negara tidak berfungsi.
Di dunia kapitalis saat ini, bangsa-bangsa dieksploitasi hingga ke tulang, menderita kelaparan dan kesengsaraan- kita bahkan tidak bisa mulai bicara tentang demokrasi. Krisis ekologi sudah mencapai tahap yang mengancam kehidupan itu sendiri. Sementara di bidang gender, kontradiksi semakin dalam. Perempuan dieksploitasi dan dinegasi secara ekonomi, budaya, politik, psikologis, dan seksual -di semua level- sampai taraf yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Sosialisme harus mampu memberikan jawaban atas masalah-masalah yang menghancurkan kehidupan sosial dan kebebasan ini. Itu adalah tanggung jawab moral- politik. Mengatasi masalah tersebut hanya mungkin jika perspektif kita benar dan tajam.
Keistimewaan perspektif demokrasi-ekologi yang membebaskan gender adalah bahwa ketiga aspek ini dianalisis secara saling terkait dan dijadikan dasar bagi sosialisme masyarakat. Oleh karena itu, pandangan ekologis, pembebasan gender, dan demokratis tidak bisa dipisahkan. Perspektif demokratis mengharuskan sosialis juga berpandangan ekologis dan membebaskan gender. Seorang sosialis tidak bisa menentang eksploitasi tenaga kerja sambil diam terhadap penderitaan perempuan dan perusakan lingkungan. Jika itu dilakukan, ia menjadi tidak konsisten dan kehilangan jati diri sebagai sosialis.
Di balik semua kontradiksi ini terdapat mentalitas dan budaya kuasa yang dominan dari peradaban negara. Buruh, perempuan, alam, identitas- semuanya dieksploitasi dengan cara yang sama. Perjuangan sosialis tidak boleh terjebak hanya pada satu kontradiksi saja. Sosialis harus berjuang dengan pemahaman menyeluruh tentang hakikat sistem kekuasaan, dengan melihat keterkaitan yang utuh dan berlapis.
B. Konteks Ideologis: Sosialisme Masyarakat Demokratis
Sosialisme masyarakat demokratis berangkat dari asumsi dasar bahwa kontradiksi utama dalam masyarakat terletak antara komune (masyarakat komunal) dan negara. Sejarah masyarakat ditandai oleh pertentangan ini. Dalam perspektif ini, komune adalah kesatuan nilai yang membentuk masyarakat bebas; ia berlandaskan pada prinsip kebebasan dan kesetaraan. Bisa dikatakan juga bahwa ia dibangun atas dialektika antara kesetaraan dan kebebasan. Kedua hal ini saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Prinsip ini berlaku di semua bidang kehidupan masyarakat- kerja, politik, gender, budaya, hingga alam.
Hubungan kelas hanyalah salah satu bidang kontradiksi yang muncul bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan kebebasan. Namun, komune bukanlah organisasi berbasis kelas, melainkan berbasis masyarakat secara keseluruhan. Ia adalah bentuk pengorganisasian masyarakat yang melampaui sekat-sekat kelas.
Analisis ini tidak memprioritaskan satu bentuk eksploitasi di atas yang lain dalam proses perubahan masyarakat. Dalam budaya kebebasan, tidak ada perbedaan atau superioritas antara eksploitasi tenaga kerja dengan eksploitasi gender, atau eksploitasi gender dengan eksploitasi nilai-nilai komunal. Dari sudut etika kebebasan, semua hubungan eksploitatif tidak bisa dibagi menjadi “pokok” dan “sekunder”. Karena itu, dalam perspektif sosialisme masyarakat demokratis, subjek perubahan masyarakat bukan hanya kaum proletar, bukan hanya perempuan, dan bukan pula satu kelompok tunggal. Subjek perubahan adalah seluruh kekuatan moral-politik masyarakat: pekerja, perempuan, ekolog, identitas-identitas tertindas, budaya-budaya yang terpinggirkan, dan berbagai segmen masyarakat lainnya. Strategi revolusioner Marxisme memberikan prioritas pada perebutan kekuasaan negara, dan menunda pembangunan masyarakat sosialis ke masa depan. Artinya, masyarakat sosialis baru bisa dibangun setelah negara berhasil direbut. Kenyataan bahwa strategi ini tidak berhasil sudah dibuktikan oleh pengalaman sosialisme nyata di abad ke-20.
Ini bukan sekedar kritik, melainkan fakta sejarah yang tidak bisa lagi ditutup mata oleh dunia sosialis. Sosialisme masyarakat demokratis menolak strategi revolusi yang berpusat pada perebutan kekuasaan negara. Ia tidak mau berjuang di atas basis itu. Alasannya: negara secara hakikat dibangun di atas penindasan kebebasan. Perubahan masyarakat menuju kebebasan tidak mungkin dicapai melalui institusi yang justru memusuhi kebebasan. Strategi transformasi sosialisme masyarakat demokratis berorientasi pada swaadministrasi (Self-administration) dan mengorganisir masyarakat dari bawah ke atas. Pengorganisasian masyarakat berdasarkan prinsip swaadministrasi di segala bidang kehidupan -terutama ekonomi- akan mendesak mundur kebijakan eksploitatif negara terhadap masyarakat. Ketika masyarakat membangun jaringan organisasi melalui inisiatif lokal yang mampu memenuhi kebutuhan ekonomi dan politiknya sendiri, maka negara akan kehilangan fungsinya. Secara politik, swaadministrasi dan negara saling mengecualikan. Negara mengatur masyarakat dengan kekuasaan terpusat. Semakin banyak inisiatif lokal yang muncul dengan partisipasi langsung rakyat sebagai subjek politik, dan semakin kuat mekanisme swaadministrasi dilembagakan, maka semakin terkikislah kekuasaan negara- sampai akhirnya fondasinya sendiri runtuh. Negara hidup dengan memusatkan kekuasaan ekonomi dan politik di tangannya. Sementara swaadministrasi menuntut penyebaran kekuasaan ke struktur-struktur lokal, ke tingkat akar rumput. Karena konflik ini bersifat struktural, maka selama negara masih ada, akan selalu terjadi ketegangan politik antara swaadministrasi dan negara yang terpusat.
Swaadministrasi juga merupakan sekolah paling efektif untuk mengubah masyarakat dengan cepat. Masyrakat yang mengatur dirinya sendiri menuntut setiap anggotanya menjadi subjek politik- belajar memimpin sekaligus mengikuti. Dengan demikian, swaadministrasi membuka jalan bagi masyarakat untuk menemukan kembali watak moral-politiknya dan membebaskan dirinya melalui tindakan di ruang publik. Ciri khas strategi transformasi sosialisme masyarakat demokratis adalah: ia tidak menunda perubahan masyarakat ke masa depan. Perubahan dimulai sekarang juga, di tingkat lokal. Prosesualitas adalah jiwa dari strategi ini. Sederhananya: tidak semuanya terjadi sekaligus, tetapi sosialisme dibangun di mana-mana, langkah demi langkah. Langkah-langkah kecil itu kemudian tumbuh menjadi sistem solidaritas melalui jaringan organisasi yang saling terhubung.
1. Revolusi Positif
Öcalan kadang menggunakan istilah “revolusi positif” untuk menyebut strategi transformasi masyarakat ini. Seperti kita ketahui, revolusi adalah tindakan kompleks, mencakup dua sisi sekaligus: penghancuran dan pembangunan. Yang lama dihancurkan, lalu digantikan dengan yang baru, dengan membangun kembali masyarakat sesuai paradigma baru tersebut. Menurut saya, penghancuran merupakan sisi negatif revolusi, sementara pembangunan adalah sisi positifnya. Karena Öcalan menolak strategi merebut kekuasaan negara, ia juga menentang jika seluruh energi revolusioner hanya dipusatkan pada penghancuran atau habis terkuras di sana. Baginya, energi revolusioner harus langsung diarahkan untuk membangun sosialisme- sekarang dan di sini. Strategi transformasi ini, yang dalam teori revolusi tidak lagi memfokuskan diri pada penghancuran melainkan menempatkan pembangunan sosialisme sebagai inti, menekankan sisi positif revolusi. Oleh karena itu, “revolusi positif” bisa dipahami sebagai istilah untuk transformasi masyarakat yang langsung berorientasi pada pembangunan, bukan sekedar merobohkan yang lama.
2. Bangsa Demokratis
Sosialisme masyarakat demokratis memandang kebebasan identitas dan kebudayaan sebagai syarat mendasar bagi kehidupan sosial yang bebas. Secara ontologis, masyarakat dibangun atas dasar perbedaan; ia bersifat heterogen. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap identitas dan perbedaan budaya di tingkat masyarakat bukanlah soal pribadi semata, melainkan urusan seluruh masyarakat.
Lebih jauh lagi, dari etika kebebasan masyarakat, kebebasan satu identitas menuntut kebebasan identitas lain juga. Sebab kebebasan adalah praktik relasional; ia membutuhkan hubungan dengan yang lain. Pada tingkat di mana segala sesuatu menjadi satu dan sama, tidak akan ada hubungan maupun perkembangan.
Karena itu, sosialisme masyarakat demokratis menolak konsep “bangsa” seperti yang ada dalam model negara-bangsa. Konsep tersebut bersifat berpusat pada kekuasaan, monolitik, dan karenanya bersifat menghancurkan identitas serta kebudayaan. Ia adalah musuh bagi masyarakat.
Model solusi bagi persoalan identitas dan kebudayaan dalam sosialisme masyarakat demokratis adalah Bangsa Demokratis. Bangsa Demokratis adalah model organisasi di mana semua identitas dan kebudayaan dapat mengorganisir diri dan berkembang berdasarkan swa-pemerintahan (self-governance); serta saling berdiri dalam hubungan solidaritas berdasarkan prinsip kebebasan dan kesetaraan.
Dalam model Bangsa Demokratis ini, identitas-identitas dapat hidup bersama dalam komunitas dengan identitas lain, sambil tetap mempertahankan perbedaannya masing- masing. Karena sosialisme masyarakat demokratsi berorientasi politik pada swa- administrasi, maka setiap identitas memiliki ruang untuk mengorganisir dirinya sendiri.
C. Model Organisasi: Konfederalisme/Persatuan Komune
Model organisasi yang diusulkan oleh sosialisme masyarakat demokratis adalah konfederalisme. Hal ini karena konfederalisme memungkinkan hubungan yang horizontal, berjejaring, serta kesatuan yang solider antar organisasi masyarakat yang berlandaskan pada swa-pengelolaan (self-administration).
Öcalan menyebut komune sebagai sel dasar dari model organisasi masyarakat yang bebas. Sistem yang ia sebut “Persatuan Komune” ini sesuai dengan apa yang dikenal sebagai konfederalisme dalam literatur. Dasar Öcalan yang meletakkan komune sebagai fondasi organisasi masyarakat merupakan hasil dari tesis sejarah dan sosialnya. Menurut tesis ini, masyarakat pada hakikatnya bersifat komunal. Komunitas sosial pertama yang berbentuk komune bukanlah kebetulan atau pilihan semata, melainkan konsekuensi alamiah dari eksistensi sosial itu sendiri. Lebih jauh, komune adalah jaringan sosial di mana prinsip kebebasan dan kesetaraan benar-benar berlaku.
Organisasi negara justru dibangun untuk menyimpang dan mendegenerasi bentuk kehidupan sosial yang bebas ini. Dalam pengertian ini, pertentangan antara komune dan negara adalah pertentangan antara masyarakat bebas dengan kekuatan-kekuatan yang memusuhinya.
Karena propaganda anti-komune dari sistem kapitalis serta kegagalan pengalaman- pengalaman sosialis di masa lalu, muncul sikap curiga yang luas terhadap komune, bahkan di kalangan sosialis sendiri. Padahal, perjuangan sosialis tidak boleh dipandu oleh persepsi, melainkan oleh realitas dan kebutuhan masyarakat. Meski demikian, dalam beberapa dekade terakhir, organisasi-organisasi komunal semakin mendapat tempat di berbagai wilayah. Contoh pertama yang terlintas adalah Meksiko/Chiapas, Venezuela, dan Brasil. Ada pula pengalaman tata kelola lokal seperti di Porto Alegre dan Montreal yang menekankan desentralisasi, partisipasi dan ekonomi berbasis commons. Dan yang paling menonjol adalah pengalaman Rojava, yang secara eksplisit diorganisir berdasarkan perspektif Öcalan. Pengalaman-pengalaman ini bukan kebetulan, melainkan hasil kerja keras perjuangan sosialis. Menurut kami, langkah- langkah ini sudah sangat terlambat dan harus segera dipercepat serta diperluas. Diketahui bahwa di tahun-tahun terakhir hidupnya, Marx semakin tertarik pada swa- pemerintahan dan komune. Setelah revolusi 1848 dan pengalaman Komune Paris, Marx mulai meninjau ulang teori-teori yang ia bangun pada fase awal. Penilaiannya terhadap budaya komunal di desa-desa Rusia, yang disampaikan oleh para revolusioner Rusia saat itu, masih sangat relevan hingga sekarang. Komune tidak boleh dipahami hanya sebagai organisasi ekonomi semata.
Komune adalah jaringan organisasi ekonomi, politik, dan budaya yang memenuhi kebutuhan masyarakat melalui inisiatif lokal. Jaringan ini mencakup mekanisme produksi dan distribusi hingga dewan-dewan rakyat yang berfungsi dengan partisipasi langsung sesuai kehendak rakyat- sebuah spektrum organisasi yang sangat luas. Tentu saja, komune harus disusun sesuai kebutuhan zaman sekarang. Perspektif pengorganisasian berbasis komune tidak boleh dipersempit menjadi template sempit dan monolitik. Yang terpenting adalah struktur-struktur kolektif yang memenuhi kebutuhan masyarakat, berlandaskan prinsip kebebasan dan kesetaraan, diorganisir secara partisipatif dan solider, serta gerakan bersama mereka difasilitasi oleh struktur politik- seperti hubungan antara komune dan konfederalisme atau persatuan komune. Singkatnya, jelas bahwa kita perlu melakukan pemeriksaan mendalam terhadap semua aspek sosialisme masyarakat demokratis, yang hanya kami uraikan secara garis besar fondasi filosofis dan perspektif organisasionalnya di sini. Ringkasan ini didasarkan pada prinsip-prinsip umum yang telah kami kemukakan.
Kami sadar bahwa ringakasan ini mungkin memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru. Biarlah. Semakin banyak pertanyaan yang diajukan, semakin kuat dan mendalam pula jawabannya. Yang merusak pemikiran sosialis bukanlah pertanyaan, melainkan keheningan. Karena pertanyaan adalah tanda pencarian, dan sosialisme lebih dari pernah membutuhkan pertanyaan.
Tentang Penulis:
Zeki Bayhan lahir pada tahun 1976. Berasak dari Hakkari di Kurdistan Utara, ia berlatar belakang pendidikan ekonomi dan ditangkap karena alasan politik pada tahun 1998. Ia telah dipenjara selama 28 tahun. Pada 28 April 2025, ia dipindahkan ke Penjara İmralı untuk bertugas sebagai sekretaris pemimpin Kurdi Abdullah Öcalan. Pada 12 September, ia dipindahkan ke Penjara Tipe F Izmir No . 2 karena alasan kesehatan, dan masih berada di sana hingga kini. Ia telah menerbitkan berbagai artikel dan buku tentang sosialisme demokratis dan ilmu-ilmu sosial.
____________________________________________________________________
Tulisan ini sebelumnya telah diterbitkan melalui website Academic of Democratic Modernity
