PERNYATAAN SIKAP PENYERANGAN AIR KERAS TERHADAP ANDRIE YUNUS

KOALISI MASYARAKAT SIPIL USUT TUNTAS PELAKU PERCOBAAN PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN PENYIRAMAN AIR KERAS KEPADA ANDRIE YUNUS

Jakarta, 13 Maret 2026

Koalisi Masyarakat Sipil mengutuk dan mengecam keras serangan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, pada Jumat dini hari, 13 Maret 2026 di kawasan Salemba, Jakarta Pusat.

Serangan keji dan pengecut tersebut menyebabkan Andrie Yunus mengalami luka bakar serius pada sekitar 24 persen tubuhnya, termasuk pada wajah, mata, dada, serta kedua tangan. Serangan dilakukan oleh dua orang pelaku yang secara sengaja mendekati korban dengan sepeda motor dan menyiramkan cairan kimia berbahaya secara langsung ke tubuh korban sebelum melarikan diri. Serangan ini terjadi hanya beberapa saat setelah Andrie Yunus menyelesaikan aktivitas advokasi publik, termasuk perekaman siniar (podcast) bertema remiliterisasi dan judicial review UU TNI di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Serangan ini menunjukkan indikasi kuat sebagai tindakan yang direncanakan dan dilakukan secara terorganisir. Cara pelaku menyiramkan cairan kimia berbahaya secara langsung ke bagian tubuh vital, termasuk wajah dan saluran pernapasan, menunjukkan bahwa tindakan tersebut bukan sekadar kekerasan biasa, melainkan berpotensi dimaksudkan untuk menghilangkan nyawa korban. Karena itu, kami memandang serangan ini sebagai dugaan kuat percobaan pembunuhan berencana yang harus diusut secara serius dan menyeluruh oleh aparat penegak hukum.

Serangan ini tidak dapat dilepaskan dari konteks kerja-kerja korban sebagai pembela HAM yang selama ini secara konsisten mengungkap penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran HAM, serta penyempitan ruang sipil di Indonesia. Dalam beberapa hari sebelum kejadian, korban juga telah menerima berbagai bentuk intimidasi, termasuk panggilan mencurigakan dari nomor tidak dikenal. Pola intimidasi semacam ini menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menebar ketakutan terhadap mereka yang aktif melakukan kerja-kerja advokasi dan pembelaan hak asasi manusia.

Lebih jauh lagi, Andrie Yunus adalah salah satu anggota Komisi Pencari Fakta (KPF) yang selama lima bulan terakhir melakukan investigasi independen terhadap rangkaian demonstrasi dan kerusuhan Agustus 2025. Melalui kerja investigasi yang panjang, laporan KPF mengungkap berbagai temuan serius, termasuk penggunaan kekuatan yang tidak proporsional oleh aparat, penangkapan massal, dugaan penyiksaan, serta kriminalisasi aktivis dan warga sipil dalam skala yang luas. Rangkaian peristiwa Agustus 2025 sendiri menimbulkan setidaknya 13 korban jiwa dan ratusan warga sipil yang dikriminalisasi, serta menandai salah satu gelombang represi terbesar terhadap gerakan sipil sejak Reformasi.

Andrie Yunus sebelumnya juga melakukan protes keras terhadap proses pembahasan revisi UU TNI yang dinilai tidak transparan. Pada 15 Maret 2025, ia bersama Koalisi Masyarakat Sipil lain menerobos pintu ruang rapat di Hotel Fairmont Jakarta untuk menginterupsi pembahasan tertutup Rancangan Undang-Undang TNI antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap proses pembahasan yang tertutup bagi publik dan berpotensi menghidupkan kembali praktik dwifungsi militer.

Dalam konteks inilah, serangan brutal terhadap Andrie Yunus tidak dapat dipandang sebagai tindak kriminal biasa. Koalisi Masyarakat Sipil menilai bahwa penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus merupakan serangan terhadap gerakan masyarakat sipil secara keseluruhan. Serangan ini harus dilihat sebagai bagian dari pola intimidasi terhadap pembela HAM dan upaya sistematis untuk membungkam mereka yang berani mengungkap fakta, menantang impunitas, mengkritik kekuasaan, dan memperjuangkan keadilan. Negara tidak boleh berpura-pura tidak melihat konteks politik dari serangan ini. Jika pembela HAM bisa diserang secara brutal di ruang publik di ibu kota negara, maka ini menunjukkan betapa rapuhnya perlindungan negara terhadap warga yang memperjuangkan keadilan serta betapa sempitnya ruang aman bagi kerja-kerja pembelaan HAM di Indonesia.

Karena itu, kami mendesak Negara untuk:

Mengungkap dan bertanggung jawab dalam memberikan kejelasan terkait penanganan kasus dan langkah-langkah perlindungan terhadap masyarakat yang aktif menyuarakan pendapat, termasuk pembela HAM. Kami mengingatkan agar kasus ini tidak berakhir seperti banyak kasus teror dan kekerasan terhadap pembela HAM lainnya yang menguap tanpa kejelasan.
Segera menangkap dan mengadili pelaku serta mengungkap semua pelaku yang terlibat dan aktor intelektual di balik serangan ini, bukan sekadar berhenti pada pelaku lapangan.
Melakukan langkah-langkah konkret dalam menjamin keselamatan dan memberikan perlindungan nyata terhadap Andrie Yunus dan pembela HAM lainnya yang terus mendapatkan intimidasi dan kekerasan, tidak hanya sekadar memberikan pernyataan formal.
Memastikan pemulihan secara menyeluruh, menjamin perawatan medis terbaik, dan rehabilitasi bagi korban dan keluarga korban atas serangan brutal yang dialaminya, termasuk mengganti seluruh kerugian materil ataupun immateriil.

Kami menegaskan bahwa teror terhadap satu pembela HAM adalah teror terhadap seluruh masyarakat sipil. Kami akan terus mengawal kasus ini sampai pelaku dan pihak yang bertanggung jawab diadili dan dihukum seadil-adilnya. Tidak boleh ada ruang bagi teror terhadap pembela HAM di negara yang mengaku sebagai negara demokrasi.

Jakarta, 13 Maret 2026

Koalisi Masyarakat Sipil

Turut bersolidaritas per tanggal 13 Maret 2026 pukul 17.00 WIB:

Organisasi

Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS)
YLBHI
Amnesty International Indonesia
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
Greenpeace Indonesia
Imparsial
Trend Asia
SAFEnet
Public Virtue Research Institute
LBH Jakarta
LBH Banda Aceh
JATAM (Jaringan Advokasi Tambang)
Aceh Institute
Aksi Kamisan
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
Social Justice Indonesia
Center of Economic and Law Studies (CELIOS)
Constitutional and Administrative Law Society (CALS)
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia (YKPI)
Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA)
Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI)
Persekutuan Gereja
Front Mahasiswa Nasional
BEM STHI Jentera
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia
Aceh Initiative Movement
Partai Hijau Indonesia (PHI)
Perserikatan Solidaritas Perempuan (PSP)
LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah
LBHAP Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA)
Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM
LHKP PW Muhammadiyah Aceh
Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH UNPAD
Perempuan Mahardhika
Mahkamah Mahasiswa UPN “Veteran” Jakarta
Serikat Mahasiswa Hukum Bergerak (SEMARAK) Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta
AMAR Law Firm and Public Interest Law Office
Mprog Media
Lab Demokrasi
Suara Ibu Indonesia
Konde.co
Lingkar Juang Karimunjawa
Kolektif Semai
Marsinah.id
Ruangkota.com
Perempuan Threads
Artsforwomen Indonesia
UNIQUEER
Serikat Pekerja Kampus
Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI)
Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi (GMLK)
LBH Masyarakat (LBHM)
Koordinasi Purna Pekerja Migran Indonesia (KOPPMI)
Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI)
Caksana Institute
Forum Berbagi
Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS)
PuKAT Korupsi
Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI)
Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) wilayah Yogyakarta
Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) wilayah Jabodetabek
Kader Hijau Muhammadiyah
Students For Liberty (SFL) Indonesia
Yayasan Pantau
Gerakan Indonesia Kita (GITA)
Jakarta Feminist
Paduan Suara GITAKU
NocturNo
Gerakan Sosial STF Driyarkara
Bangsa Mahardika
Kolektif Perempuan Gila
Progresip.id
Indonesia Corruption Watch (ICW)
Yayasan Mama Aleta
TKPT Indonesia
Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (MUDA)
Pegiat Kesehatan Masyarakat (SAFETY)
Jerat Kerja Paksa
Lingkar Studi Advokat (LSA)
YAPPIKA
Emancipate Indonesia
Human Rights Working Group (HRWG)
Humanis
BERANDA MIGRAN
WALHI Kepulauan Bangka Belitung
Bumi Setara
Aliansi UNJ Melawan
Aksi Kamisan Bandung
Asia Justice and Rights (AJAR)
KPIP
Migrant CARE
Federasi Pelajar (FIJAR)
Kawula17
Komunitas Utan Kayu
Yayasan Pusaka Bentala Rakyat
Satya Bumi
International Migrants Alliance – Asia Pacific
Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)
Indonesia Hapus Femisida
Keluarga Besar Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Angkatan Muda Peduli Hukum UIN Jakarta
Indonesian Young Greens
Selamatkan Sangihe Ikekendage
Konfederasi KASBI (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia)
Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI)
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
Perkumpulan HuMa Indonesia
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Tangerang Selatan
Yayasan Suara Nurani Minaesa
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Komisariat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
ABC+ Kontrol Pekerja
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Daerah Nusa Tenggara Timur (WALHI NTT)
Inti Muda Indonesia
Aliansi Laki-Laki Baru
DPD GMNI DKI Jakarta
Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK)
Indonesian Matters
Persatuan Buruh Migran (PBM)
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Daerah Nusa Tenggara Barat
Pemerhati Alam Independen – NTB
Langkah Rinjani – NTB
Wanapalan NTB
DPC GMNI Jakarta Selatan
Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC untuk Indonesia)
PurpleCode Collective
Pantau Gambut
Arus Pelangi
Kidung, Subang
Forum Akar Rumput Indonesia (FARI)
Kalyanamitra
Lembaga Hikmah dan kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah
SEKOLAH PEDALANGAN WAYANG SASAK
BITRA INDONESIA
Inti Muda DKI Jakarta
Transparansi Internasional Indonesia
Partai Pembebasan Rakyat (PPR)
Aksi Kamisan Kaltim
PEMBEBASAN
Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN)
BEM FISIP UI
Indonesia RISK Centre
Perkumpulan Pamflet Generasi
Perkumpulan Sawit Watch
Indonesian Parliamentary Center
Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Perkumpulan Rahima
Yayasan Petrasa Sidikalang
Perhimpunan Petani Organik Dairi (PPODA)
Kelompok Tani Bersatu (KTB) Desa Sileuh leuh Parsaoran, Dairi
Komunitas Literakyat
YIFoS Indonesia
Asosiasi LBH APIK Indonesia
Yayasan Tifa
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
LaporIklim
CENTRA Initiative
Indonesia Last Week
The Indah G Show
Paralegal Muda LBH APIK Jakarta
Just A Stick
Bijak Memantau
Perhimpun PATTIROS
AJI Kota Ambon
Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI)
Epistema Institute
Front Perjuangan Pemuda Indonesia Pimpinan Kota Yogyakarta
Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN)
Yayasan Auriga Nusantara
TAPOL
Kaum Muda Papua Progresif (KMP2)
Papuansspeak