Tantangan IMAPA Pasca DOB dan Pentingnya Persatuan

Oleh: Nare Kelvin

Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) adalah organisasi resmi yang berada di Jawa dan Bali. Selain jadi wadah pemersatu, IMAPA merupakan satu-satunya jalur koordinasi mahasiswa dengan pemerintah daerah di Papua. Tujuan dari IMAPA adalah merangkul seluruh mahasiswa dan pelajar dari seluruh tanah Papua di pulau luar Papua. Organisasi ini bersifat sosial, artinya terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai pihak demi kepentingan mahasiswa dan semuanya lahir dari kesepakatan bersama berdasarkan pertimbangan dan kebutuhan anggota organisasi. IMAPA tidak hanya ada di Indonesia, terdapat juga di tingkat internasional di kalangan mahasiswa Papua yang berkuliah di sana. Beberapa di antaranya adalah IMAPA Russia, Belarus dan IMAPA USA-Canada. Meskipun tingkat koordinasi di antara organisasi belum optimal, tetapi lahirnya organisasi ini berakar pada keinginan mahasiswa Papua untuk bersatu dan saling merangkul di kota studi masing-masing.

Foto: IMAPA Jadebek mengadakan acara buka puasa bersama

Namun posisi IMAPA saat ini ibarat pedang bermata dua. Pada satu sisi, ia memiliki kekuatan untuk merangkul seluruh mahasiswa Papua, namun di lain sisi bisa dimanfaatkan untuk memecah belah persatuan mahasiswa Papua demi kepentingan pihak tertentu. Tantangan tersebut salah satunya dihadapi oleh IMAPA Jakarta, dimana hal itu tidak terlepas dari dinamika politik di Papua pasca pengesahan otsus jilid 2 dan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB).

Tantangan Persatuan dan IMAPA

Pasca pengesahan dan perpanjangan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, Jakarta memekarkan provinsi dan kabupaten baru. Meskipun kebijakan tersebut menuai penolakan oleh rakyat Papua melalui Petisi Rakyat Papua (PRP) yang berhasil mengumpulkan suara petisi sebanyak 718.179, Jakarta tetap mengesahkannya tanpa mempertimbangkan aspirasi penolakan tersebut. Kini, tanah Papua dibagi menjadi 6 provinsi secara keseluruhan antara lain Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya. Belum lagi nantinya akan ada wacana pemekaran kabupaten baru dan berbagai turunannya. Situasi ini akan berdampak besar pada persatuan orang Papua, lebih khususnya mahasiswa Papua di kota studi Jakarta.

Mahasiswa Papua sebagai agen perubahan (agent of change) perlu memikirkan strategi untuk menghadapi tantangan ini. Apalagi Jakarta merupakan pusat politik, ekonomi, bisnis, media, dan sebagainya di Indonesia. Suara mahasiswa Papua di Jakarta memainkan peran yang sangat penting bagi situasi politik maupun sosial di tanah Papua. Maka peran IMAPA sebagai wadah pemersatu menjadi penting agar dapat melihat persoalan Papua sebagai masalah bersama untuk disikapi. Terutama kebijakan politik yang menghancurkan kehidupan kami sebagai masyarakat adat.

Di tengah situasi Papua yang penuh dengan kekerasan negara banyak pihak mencoba memecah belah persatuan mahasiswa Papua. Terdapat banyak contoh kasus, misalnya kejadian di IPMAPA Surabaya-Malang. Mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya harus menolak upaya pembentukan organisasi baru Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya (IKBPS). Selain itu, munculnya suatu komunitas seperti Papua Muda Inspiratif (PMI). Komunitas ini kemudian diketuai oleh Billy Mambrasar dan dibina oleh Badan Intelijen Negara (BIN), diresmikan oleh presiden Jokowi.

“Setelah keliling tadi saya bisik-bisik dengan Pak Kepala BIN sebagai pembina, ini di Indonesia yang pertama di Papua, saya minta juga dibangun di NTT, Papua Barat, kemudian di Maluku dan Aceh, mulai tahun ini sehingga selesainya tahun depan, meniru saja yang ada disini,” ucap Presiden dikutip dari kemenpora.go.id.

Pembentukan organisasi tandingan ini tidak terlepas dari kegiatan mahasiswa Papua yang bersifat merangkul. Selain itu banyak mahasiswa Papua juga yang kritis dalam melihat situasi Papua. Di mana banyak terjadi diskriminasi, perampasan tanah adat dan operasi militer. Pihak tertentu yang dibiayai negara akan menggunakan segala cara untuk menghancurkan persatuan, beberapa diantaranya sudah disebutkan di atas. Pihak-pihak tersebut juga seringkali menyabotase agenda, dengan mengadakan kegiatan tandingan di hari dan tanggal yang sama mahasiswa Papua di Jakarta. Misalnya ketika IMAPA bersama Solidaritas untuk kasus Tobias Silak mengadakan aksi pada 04 Agustus 2025 lalu. Pada saat yang bersamaan diadakan juga diskusi Peran Pemuda dan Mahasiswa Papua dalam Memperkokoh Semangat dan Solidaritas Kebangsaan diselenggarakan oleh organisasi buatan BIN bernama Ikatan Keluarga Besar Papua (IKBP). Mereka memang sengaja dibentuk untuk menyabotase dan menghancurkan persatuan mahasiswa Papua untuk memuluskan kepentingan ekonomi dan politik negara di Papua.

Selain itu, tidak menutup kemungkinan juga akan adanya desakan untuk membentuk organisasi baru berdasarkan wilayah provinsi masing-masing di tanah Papua. Tentunya hal itu akan sangat bertentangan dengan tujuan pembentukan IMAPA sebagai wadah persatuan mahasiswa se-tanah Papua tanpa membedakan asal kampung, suku, ras, dan keyakinan. Hal ini membuat tantangan mahasiswa Papua menjadi lebih berat di tengah situasi kampung halaman yang terus dihantui dengan berbagai stigma buruk, politik pecah bela, operasi militer yang ilegal, perampasan tanah adat dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, IMAPA sebagai wadah persatuan mahasiswa Papua harus bersikap independen dan berpihak pada kepentingan rakyat. Melihat persoalan Papua sebagai masalah bersama yang kemudian juga disikapi secara bersama. Selain itu, IMAPA juga harus terus memperkuat diri sebagai wadah persatuan di saat terdapat upaya-upaya negara yang ingin menghancurkan persatuan itu.

Kami adalah generasi penerus yang akan menjaga dan mempertahankan tanah air Papua. Kami juga adalah masa depan bangsa yang akan memutus rantai kekerasan negara, menghapuskan rasisme, diskriminasi, penjajahan dan penghancuran nilai-nilai hidup kami.

Referensi: