Dalam perjalanan intelektualnya, Abdullah Öcalan (Reber Apo) mengalami transformasi mendasar dalam cara ia memahami politik, “kepemimpinan”, dan struktur organisasi. Dalam masa awal perjuangannya, saat ia mendirikan PKK (Partai Pekerja Kurdi) pada tahun 1978, Öcalan dalam gerakan pembebasan nasional untuk mendirikan negara merdeka untuk bangsa Kurdi sepenuhnya berada dalam kerangka Marxis-Leninis. Ia meyakini bahwa perubahan sosial hanya bisa terjadi melalui partai vanguard atau garda terdepan revolusioner yang bertindak sebagai pusat ideologis dan komando gerakan bersenjata. Partai disini bukan hanya alat politik, tapi juga representasi tertinggi dari kebenaran kelas pekerja, dan pemimpinnya menjadi simbol karismatik yang harus diikuti.
Namun, dalam perkembangan lebih lanjut terutama setelah ia memperdalam studinya tentang filsafat, ekologi, dan sejarah selama masa tahanannya di Imralı Öcalan mulai mengevaluasi ulang paradigma Marxis-Leninis yang dulu ia yakini. Ia menyadari bahwa model partai dan kepemimpinan yang sentralistik itu sendiri merupakan bagian dari logika dominasi yang sama seperti negara-bangsa dan kapitalisme. Ia menilai bahwa partai semacam itu sering kali tidak berhasil menciptakan masyarakat demokratis, tetapi justru melahirkan elit birokratis, hierarki internal, dan praktik otoritarianisme terselubung.
“Saya menyadari bahwa partai tidak cukup hanya merebut kekuasaan, tapi harus mengubah dirinya sendiri terlebih dahulu. Jika kita ingin hidup dalam demokrasi, kita harus belajar hidup secara demokratis sejak hari ini.” – Abdullah Öcalan
Öcalan tidak serta-merta menolak partai sebagai konsep, tetapi ia mendefinisikan ulang makna partai itu sendiri. Menurutnya, partai tidak boleh lagi menjadi alat untuk merebut negara atau menjalankan pemerintahan sebagai tujuan utama, tetapi harus bertransformasi menjadi organisasi pendidikan rakyat (people’s educator) yang membantu mendorong masyarakat membangun diri mereka sendiri secara mandiri. Partai harus menjadi wadah kesadaran kelas dalam kolektif, bukan institusi yang mengendalikan massa.
“Partai harus menjadi sekolah kesadaran, bukan mesin administratif. Fungsinya bukan untuk memerintah, tapi untuk membimbing rakyat agar bisa hidup tanpa pemimpin.” *Abdullah Öcalan*
Pemimpin yang baik adalah ia yang membuat dirinya tidak lagi dibutuhkan: dalam kerangka Konfederalisme Demokratis yang ia kembangkan, kepemimpinan tidak lagi dilihat sebagai posisi atau jabatan, tetapi sebagai “proses kolektif yang tumbuh dari bawah”. Ia menolak model kepemimpinan vertikal yang menempatkan satu orang atau kelompok kecil sebagai pusat kekuasaan. Sebaliknya, kepemimpinan harus diwujudkan melalui musyawarah, dialog, dan partisipasi aktif semua anggota masyarakat akar rumput.
Kepemimpinan dalam pandangan Öcalan tidak terletak pada individu, tetapi pada struktur kolektif seperti Dewan Rakyat (People’s Councils) forum partisipatif di tingkat lokal yang menjadi pondasi dari sistem politik alternatif. Disinilah masyarakat membuat keputusan bersama, mengatur urusan ekonomi, lingkungan, dan budaya secara mandiri, tanpa intervensi negara atau partai. Maka, kepemimpinan bukanlah soal siapa yang memberi perintah, tetapi bagaimana masyarakat bisa saling menguatkan dan berdialog untuk menciptakan tatanan baru mereka sendiri.
Pemimpin dalam konteks ini pun berubah maknanya. Ia bukan lagi tokoh karismatik yang dikultuskan, tetapi pemandu moral dan intelektual, penyambung solidaritas, dan pembentuk kepribadian sosialis.
Tugas utama pemimpin bukanlah mengatur orang lain, tetapi membantu mereka menyadari potensi kolektifnya untuk hidup mandiri tanpa dominasi negara atau kapitalisme. Pemimpin adalah benih yang menyebar dalam tanah subur tidak terlihat, tapi mampu menumbuhkan akar-akar perlawanan yang kuat dan saling berhubungan.
Pemimpin yang baik adalah mereka yang membantu rakyat menemukan suara mereka sendiri, bukan mereka yang terus berbicara atas nama rakyat.” Abdullah Öcalan
Perbedaan mendasar antara pandangan Öcalan dan tradisi Marxis-Leninis terletak pada penolakan terhadap negara sebagai tujuan politik. Dalam Marxisme ortodoks, perjuangan kelas berpuncak pada perebutan negara oleh proletariat (kelas pekerja), yang kemudian akan menggunakannya untuk membangun masyarakat tanpa kelas. Namun, bagi Öcalan, negara itu sendiri adalah akar dari penindasan dan dominasi, sehingga tidak bisa digunakan sebagai alat pembebasan. Yang dibutuhkan bukanlah negara baru, tetapi masyarakat baru yang diorganisir secara horizontal dan mandiri.
Untuk itu, partai tidak lagi diperlukan sebagai alat untuk merebut negara, tetapi sebagai fasilitator munculnya masyarakat yang sadar dan bebas. Partai harus menjadi gerakan moral-politik yang membantu proses pendidikan rakyat, menegakkan prinsip-prinsip ekologis, pembebasan perempuan, dan perlindungan identitas budaya lokal. Ia bukanlah pusat kekuasaan, tetapi pusat kesadaran dan pendidikan.
“Partai harus mati sebagai institusi dominasi, dan lahir kembali sebagai ruang kesadaran.” *Abdullah Öcalan*
Maka, dalam paradigma Sosialisme Demokratis, kepemimpinan bukan lagi soal siapa yang memimpin, tetapi bagaimana masyarakat bisa saling memimpin dan dipimpin secara bersamaan. Partai tidak lagi menjadi pusat komando, tetapi menjadi ruang pendidikan dan pembentukan subjektivitas sosialis. Pemimpin bukan lagi simbol kekuatan, tetapi manifestasi dari kebijaksanaan kolektif, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat.
Jalan menuju kebebasan bukanlah melalui partai yang mengambil alih negara, tetapi melalui masyarakat yang mengambil alih nasibnya sendiri.” *Abdullah Öcalan*
